Legislator minta warga kolong Tol Angke ditempatkan di hunian layak

Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) William Aditya Sarana meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menempatkan warga yang tinggal di kolong Tol Angke 2 Jelambar, Jakarta Barat, ke hunian lebih layak.

Hal tersebut harus dilakukan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Sosial DKI Jakarta yang menangani kesejahteraan rakyat.

"DKI wajahnya Indonesia, jadi menurut saya, Dinas Sosial harus lakukan pemetaan, harus lakukan penyisiran untuk merawat dan juga menempatkan warga yang selama ini hidup di tempat yang tidak layak," kata anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Menurut William, Pemprov DKI sedari awal harus menelusuri status tempat tinggal warga kolong tol dengan memeriksa Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Setelah penelusuran selesai, pemprov harus memprioritaskan bantuan untuk warga yang ber-KTP DKI Jakarta. Bantuan yang bisa diberikan berupa tempat tinggal, jaminan kesehatan, pelatihan kerja dan lapangan pekerjaan.

"Kalau dia bukan ber-KTP DKI maka pemprov juga harus bisa menilai apakah yang bersangkutan sudah lama di Jakarta tapi belum ber-KTP atau baru saja datang ke Jakarta tidak dapat pekerjaan layak sehingga tidak memiliki tempat tinggal layak," kata William.

Dengan upaya tersebut, dia berharap warga yang ada di kolong Tol tol Angke bisa mendapatkan hak hidup layak dari pemerintah.

Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) akan mendata warga yang tinggal di permukiman liar kolong tol Angke 2, Jelambar, Grogol Petamburan.

"Pendataan itu KTP DKI dan non DKI. Tentunya kalau misalnya udah ada, kita akan lakukan penanganan," kata Wakil Wali Kota Jakarta Barat Hendra Hidayat saat ditemui di Balai Kota, Senin (19/6).

Hendra mengatakan, mayoritas penghuni bangunan liar tersebut bekerja serabutan hingga menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).